Matematika Akuntansi
Artikel Terbaru

Wednesday, June 21, 2017

Pelaksanaan Anggaran Rutin

DIK Merupakan suatu daftar yang memuat kegiatan-kegiatan rutin berdasarkan program yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran yang bersangkutan dengan biaya anggaran belanja rutin. Anggaran belanja rutin dibagi dalam sektor, sub sektor, program, kegiatan, dan jenis pengeluaran serta dalam Bagian Anggaran (Departemen/Lembaga).

DIK disusun berdasarkan DUK yang telah diteliti bersama antara Departemen Keuangan dan Departemen/Lembaga Negara yang bersangkatan. Untuk memperoleh pengesahan, DIK harus ditandantanganin oleh Sekertaris Jendral dari Departemen yang bersangkutan (untuk Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara ditandangani oleh Sekretaris Jendral Lembaga/Panitera Mahkamah Agung). Direktur Jendral dapat menandatangani DIK apabila ada surat kuasa dari Mentri/Ketua Lembaga, yang tembusannya disampaikan kepada Mentri Keuangan.

Setelah DIK disahkan oleh Departemen Keuangan (Direktur Jendral Anggaran atas nama Mentri Keuangan), maka DIK selanjutnya disampaikan Kepada :
  1. Departemen/lembaga yang bersangkatan untuk diteruskan kepada Direktorat Jendral dan Kantor Satuan Kerja
  2. Kantor Perbendaharaan Negara (NKRI)
  3. Badan Pemeriksa Keuangan

DIK yang telah diterima oleh masing-masing Departemen/Lemaga Negara yang bersangkutan segera dikrimkan kepada :
  1. Direktorat Jendral dan Kantor/Satuan Kerja
  2. Inspektorat Jendral Departemen/Unit Pengawasan Lembaga (Copy)
Untuk mendapatkan gambarn yang lebih jelas perhatikan gambar berikut ini :

Arus DIK

Semua kegiatan ruti harus didasarkan pada program dan kegiatan-kegiatan tersebut pada prinsipnya harus dituangkan dalam DIK. Naumn demikian ada beberapa kegiatan yang tidak dituangkan dalam DIK.

Walaupun DIK telah tersedia, namun dalam pelaksanaannya kegiatan mungkin diperlukan tindakan penyesuaian berdasarkan pengalaman dalam praktik. Oleh karena itu dalam tahun anggaran yang berjalan dapat dilakukan revisi (perbaikan) yang dikenal dengan "pergeseran" anggaran ruitn. Pergeseran ini dilakukan dengan mengurangi dana dari suatu mata anggaran tertentu untuk ditambahkan ke mata anggaran lainnya tanpa mengurangi jumah seluruh anggaran.

Dalamtahun tahun anggaran berjalan, apabila dianggap perlu dan tersedia dananya, maka dimungkinkan pula pengujuan suatu Anggaran Tambahan. Dalam UU APBN ditetapkan bahwa waktu pengajuan Anggaran Tambahan dibatasi paling lambat pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

Pengeluaran atas beban Anggaran Belanja Negara dilakukan dengan penerbitan SKO (Surat Keputusan Otorisasi). Berdasarkan SKO atau DIK yang telah disahkan, bendaharawan mengajukan SPPR (Surat Permintaan Pembayaran Rutin) kepada KPN. KPN melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan pasal 17 dan 18 Keppres 29 tahun 1984, dengan memperhatikan rencana pengeluaran dalam DIK yang bersangkutan serta ketentuan dalam petunjuk pengisian DIK yang ditetapkan oleh mentri keuangan.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan Anggaran Rutin, perhatikanlah bagan berikut ini :

Bagan Pelaksanaan Anggaran Belanja Rutin

Sekian artikel kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata.
Akhir kata wassalamualaikum wr. wb.
Referensi :
  • PDF Buku Akuntansi Pemerintahan (DODY HAPSORO)

Tuesday, June 20, 2017

3 Unsur Pendukung APBN

Dalam pengurusan keuangan negara diperlukann adanya unsur-unsur sebagai berikut :

1. UU APBN (Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
UU APBN merupakan syarat mutlak untuk dapat dilaksanakannya APBN. Tanpa adanya UU APBN ini, maka APBN yang telah disiapkan dengan susah payah oleh pemerintah tidak mungkin dapat dijankan. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 23 ayat 1 yang menyatakan bahwa "" Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila dewan perwakilan rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.

2. Keppres Tentang Pelaksanaan APBN
Sejak tanggal 21 April 1984, pelaksanaan APBN didasarkan pada keppres No. 29 tahun 1984 tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Keppres tersebut merupakan penggan keppres sebelumnya yaitu keppres No. 14A tahun 1980.

3. Pengesahan DIK dan DIP
Setalah DIK dan DIP disahkan, maka masing-masing unit organisasi dapat menyelenggarakan kegiatan berdasarkan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapata dan Belanja Negara yang dituangkan dalam Keppres.

Sekian artikel kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata.
Akhir kata wassalamualaikum wr. wb.
Referensi :
  • PDF Buku Akuntansi Pemerintahan (DODY HAPORO)

12 prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan

Berikut ini adalah prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan :
 
1. Kemampuan Akuntansi dan Pelaporan
Suatu sistem akuntansi pemerintahan harus dimungkinkan untuk (a) menyajikan secara wajar dan  mengungkapkan secara penuh posisi keuangan beserta hasil-hasil operasi keuangan untuk setiap dana dan kelompok rekening unit-unit pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima dan (b) menentukan dan menunjukkan kepatuhan keuangan dalam kaitannya dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan secara resmi.

2. Sistem Akuntansi Dana
Sistem akuntansi dana harus diorganisasikan dan dioperasikan atas dasar dana. Suatu dana adalah suatu kesatuan fiskal dan kesatuan akuntansi yang seimbang dengan sendirinya dari suatu pencatatan rekening-rekening kas dan atau sumber-sumber lainnya yang secara bersama dengan semua utang yang berkaitan, kewajiban, cadangan, dan modal lainnya yang terpisah untuk tujuan mengarahkan pada suatu kegiatan yang khusus atau mengarahkan pada suatu tujuan tertentu yang sesuai dengan peraturan, pembatasan, dan ketentuan-ketentuan lainnya.

3. Tipe-tipe Dana
Tipe-tipe dana berikut ini harus digunakan oleh pemerintah negara bagian pusat maupun pemerintah lokal, diantaranya adalah :
  1. Governmental Funds
    • The General Funds
    • Special Revenue Funds
    • Capital Project Funds
  2. Proprietary Funds
    • Enterprise Funds
    • Internal Service Funds
  3. Fiducary Funds
    • Trust and Agency Funds

4. Jumlah Dana
Unit-unit pemerintah harus menetapkan dan menjada dana yang diperlukan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melalui administrasi keuangan yang sehat. Sejumlah dana tertentu harus sesuai dengan aturan-aturan penggunaan dan aturan-aturan resmi yang ditetapkan kecuali apabila terjadi kekakuan, terlalu komplek, dan ketidakefesienan dalam administrasi keuangan.

5. Akuntansi Untuk Aktiva Tetap dan Utang Jangka Panjang
Perbedaan yang jelas harus dinyatakan antara (a) Fund Fixed Assets dan General Fixed Assets dan (b) Fund Long Term Liabilities dan General Long Term Debt.
  • Fixed Assets yang berhubungan dengan Proprietary Funds atau Trust Funds harus dipertanggung jawabkan melalui dana tersebut. Semua Fixed Assets yang lain dari suatu unit pemerintahan harus dipertanggung jawabkan melalui General Fixed Assets Account Group.
  • Long-term Liabilites dari Proprietary Funds dan Trust Funds harus dipertanggungjawabkan melalui dana tersebut. Semua General Long Term Liabilities lain yang belum jatut tempo dari suatu unit pemerintahan, termasuk hutang Special Assesment yang menjadi kewajiban pemerintah, harus dipertanggungjawabkan melalui General Long Term Debt Account Group

6. Penilaian Aktiva Tetap
Aktiva tetap harus dipertanggung jawabka atas dasar harga perolehan atau jika harga perolehannya tidak dapat ditentukan dengan mudah, maka harus ditentukan atas dasar taksiran. Aktiva tetap yang berasal dari donasi atau sumbangan harus dicatat atas dasar taksiran nilai wajar pada saat diterima.

7. Depresiai Aktiva Tetap
  • Depresiasi terhadap General Fixed Assets tidak akan dicatat dalam rekening-rekening dana pemerintahan. Depresiasi terhadap General Fixed Assets dapat dicatat dalam sistem akuntansi biaya atau dihitung untuk tujuan melakukan analisa dan akumulasi depresiasi dapat dicatat dalam General Fixed Assets Account Group.
  • Depresiasi terhadap aktiva tetap yang dipertanggungjawabkan dalam Proprietary Funds harus dicatat dalam rekening-rekening dana tersebut. Depresiasi juga harus diakui dalam Trust Funds dimana biaya, net income, dan atau pemupukan modal harus diukur.

8. Accrual Basis Dalam Akuntansi Pemerintahan
a. Dana Pemerintahan
Pendapatan dan belanja harus diakui dengan menggunakan modified accrual basis. Pendapatan harus diakui dalam periode akuntansi apabila sudah tersedia dan terukur.

b. Dana Perorangan
Pendapatan dan belanja harus diakui dengan menggunakan accrual basis. Pendapatan harus diakui dalam periode akuntansi apabila pendapatan tersebut telah menjadi hak dan dapat diukur, sedangkan biaya harus diakui dalam periode terjadinya apabila biaya tersebut terukur.

c. Dana Fiducia
Pendapatan dan biaya atau belanja harus diakui atas dasar yang konsisten dengan tujuan pengukuran akuntansi dana. Nonexpandable Trust dan Pension Trust FUnds harus dipertanggung jawabkann atas dasar accrual basis, Expandable Trust Funds harus dipertanggungjawabkan atas dasar modified accrual basis. Aktiva dan utang Agency Fund harus dipertanggungjawabkan atas dasar modified accrual basis

d. Transfers

harus dipertanggungjawabkan dalam periode akuntani dimana terjadi kenaikan piutang dan utang.

9. Budgeting, Budtary Control, and Bugetary Reporting
  1. Anggaran tahunan harus digunakan oleh setiap unit pemerintahan
  2. Sistem akuntansi harus menyediakan dasar yang layak untuk tujuan pengendalian anggaran
  3. Perbandingan anggaran harus termasuk di dalam laporan keuangan yang layak dan skedul untuk dana pemerintahan sesuai dengan anggaran tahunan yang telah disetujui

10. Transfer, Revenue, Expanditure and Expense Account Clasification
  • Transfer antar dana dan penerimaan dari hutang jangka panjang umum harus diklasifikasikan secar terpisah dari pendapatan dan belanja atau biaya
  • Pendapatan pemerintahan harus diklasifikasian berdasarkan dana dan sumbernya. Belanja harus diklasifikasikan berdasarkan dana, fungsi, unit organisasi, kegiatan, sifat, dan pengelompokan obyeknya.
  • Pendapatan dan biaya dari dana pemilikan pada dasarnya harus diklasifikasikan berdasarkan kegiatan, fungsiatau kegiatan usaha organisasi yang sama.

11. Common Terminology and ClasificationPeristilahan dan klasifikasi yang umum harus digunakan secara konsisten melalui anggaran, rekening-rekening, dan pelaporan keuangan untuk masing-masing dana.

12. Interim and Annual Reports
  • Pernyataan keuangan interim yang layak dan laporan posisi keuangan, laporan hasil operasi, dan berbagai laporan lain yang berhubungan dengan informasi harus disiapkan agar dapat dipakai untuk membantu pengawasan manajemen terhadap kegiatan keuangan, kesalahan badan legislatif, yang mana penting untuk tujuan pelaporan kepada pihak luar.
  • Suatu laporan keuangan yang lengkap harus menyangkut seluruh dana dan kelompok-kelompok rekening dari suatu entity.
  • Tujuan umum pernyataan keuangan dari suatu entity bisa disajikan secara terpisah dari laporan keuangan yang lengkap.
  • Suatu bagian dari laporan keuangan harus menyangkut seluruh dana dan kelompok rekeing dari suatu kesatuan.
Sekian artikel kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata.
Akhir kata wassalamualaikum wr. wb.
Referensi :
  • PDF Buku Akuntansi Pemerintahan (DODY HAPSORO)

Sunday, June 18, 2017

4 Kegiatan Pokok Dalam Penyusunan APBN

Dalam penyusunan APBN terdapat 4 kegiatan sebagai berikut :

1. Permintaan Sumbangan Anggaran Oleh Mentri Keuangan Kepada Semua Menteri/Ketua Lembaga
Mentri keuangan mengeluarkan surat edaran mentri keuangan untuk ditujukan kepada para pimpinan Departemen dan Ketua Lembaga Negara yang berisi permintaan untuk memasukan rancangan anggaran departemen atau lembaga negara yang bersangkutan.

2. Pengisian DUK (untuk anggaran rutin) dan DUP (untuk anggaran pembangunan) dan penyampaiannya kepada departemen keuangan/Bappenas.
Berdasarkan surat edaran mentri keuangan ini, pimpinan masing-masing departemen dan ketua lembaga Negara sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh mentri keuangan dan ketua bappenas tentang penyusunan DUK dan DUP, selanjutnya akan menyusun :
  • Anggaran rutin dengan mengisi daftar usaha kegiatan (DUK)
  • Anggaran pembangunan dengan mengisi daftar usulan proyek (DUP)
DUK dan DUP dari masing-masing departemen/lembaga tersebut merupakan sumbangan anggaran yang akan disusun menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Dalam penyusunan sumbangan anggaran di masing-masing departemen/lembaga koordinasinya berada dibawah biro keuangan masing-masing departemen/lembaga yang bersangkutan. Hasil penyusunan DUK dan DUP ini selanjutnya diserahkan kepada departemen keuangan dan bappenas.

3. Penelitian dan Pembahasan DUK/DUP
Dalam penelitian dan pembahasan DUK/DUP ini akan melibatkan beberapa unsur diantaranya adalah sebagai berikut :
  • Departemen Keuangan dan Departemen/lembaga yang bersangkutan untuk penelitian dan pembahasan mengenai anggaran rutin.
  • Departemen keuangan, bappenas dan departemen/lembaga yang bersangkutan untuk penelitian dan pembahasan mengenai anggaran pembangunan.

4. Penyusunan RAPBN dan satuan-satuan anggaran beserta Nota Keuangan
Setelah diteliti dan dibahas oleh mentri keuangan dan ketuan bappenas, kemudian DUP dan DUK tersebut oleh mentri keuangan dan ketua bappenas akan diserahkan kembali kepada masing-masing departemen/lembaga negara yang mengajukan. Oleh masing-masing depertemen dan lembaga negara, DUP dan DUK tersebut akan dioleh kembali dan akan dipakai sebagai dasar untuk pengajuan DIK (Daftar Isian Kegiatan) dan DIP (Daftar Isian Pembangunan). Selanjutnya, DIK dan DIP tersebut oleh Departemen Keuangan dan Bappenas akan dioleh untuk disusun menjadi RAPBN. Selanjutnya RAPBN tersebut akan diserahkan oleh Mentri Keuangan dan Katua Bappenas kepada presiden sebagai bahan untuk diajukan kepada DPR.

Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 23 ayat 1 UUD 1945, maka pemerintah mengajukan RAPBN kepada DPR dengan menyerahkan berkas-berkas yang disebut Satuan Anggaran dan Nota Keuangan. Nota Keuangan memuat penjelasan tentang kebijaksanaan pemerintah di bidang keuangan negara di masa yang akan datang.

Sekian artikel kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata.
Akhir kata wassalamualaikum wr. wb.
Referensi :
  • PDF Buku Akuntansi Pemerintahan (DODY HAPSORO)

Saturday, June 17, 2017

Sistem Penyusunan Anggaran Negara

Untuk menyusun APBN dapat ditempuh beberapa cara, diantaranya adalah :

1. Anggaran Disusun Menurut Keinginan (Wensbegroting)
Dalam sistem ini penyusunan anggaran dimulai dari unit organisasi tingkat paling bawah dan diteruskan ke unit organisasi tingkat yang paling atas. Biasanya penyusunan anggaran dimulai dari unit organisasi tingkat eselon IV, kemudian ke tingkat organisasi eselon III. Dari tingkat eselon III selanjutnya ke tingkat eselon II dan akhirnya ke tingkat eselon I. Apabila di gabarkan dalam bentuk bagan, maka akan nampak sebagai berikut :
Sistem penyusunan anggaran yang demikian biasanya disebut sistem penyusunan dari bawah ke atas (bottom up/wensbergroting).

2. Anggaran Yang Disusun Berdasarkan Plafon (plafond begroting)
Dalam sistem ini penyusunan anggaran ditetapkan berdasarkan pada ketentuan jumlah biaya pada batas tertinggi (plafond) yang dimungkinkan untuk dapat dilaksanakannnya suatu kegiatan. Plafond anggaran yang telah ditetapkan oleh unit organisasi tingkat paling atas kemudian disampaikan kepada unit organisasi yang lebih rendah dan seterusnya sampai pada tingkat yang terrendah, sehingga proses penyusunannya tampai terbalik dengan sistem wensbegroting. Untut lebih jelasnya perhatika gambar berikut ini :
Sistem penyusunan yang demikian ini juga disebut sistem penyusunan dari atas ke bawah (top down/plafond begroting).

3. Campuran Dari Sistem Keinginan Dan Plafond
Sistem penyusunan inilah yang digunakan dalam penyusunan RAPBN di Indonesia. Hal ini terbukti dari mekanisme yang digunakan untuk menyusun APBN yang dimulai dengan pengisian DUK/DUP yang dilakukan dengan menggunakan mekanisme wensbegroting, dan kemudian dalam tahap pengisian DIK/DIP digunakan mekanisme penyusunan plafond begroting.

Sekian artikel kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata.
Akhir kata wassalamualiakum wr. wb.
Referensi :
  • PDF Buku Akuntansi Pemerintahan (DODY HAPSORO)

Friday, June 16, 2017

Macam-Macam Konsep Akuntansi Dana

Pada dasarnya konsep yang digunakan dalam akuntansi dana adalah sama dengan konsep-konsep yang digunakan dalam konsep akuntansi komersial.

Berikut ini adalah macam-macam konsep akuntansi dana :

1. Konsep Kesatuan Usaha (Business Entity Concept)
Organisasi Nonn Profit
Organisasi non profit tidak merupakan satu kesatuan usaha yang utuh seperti pada organisasi-organisasi yang berorientasi laba, tetapi terpisah dalam berbagai kesatuan/macam-macam dana.

2. Konsep Periodesasi (Periodicity Concept)
Perencanaan Anggaran

Periodisasi dalam organisasi non profit sangat berhubungan dengan tahun anggaran. Sedangkan pada organisasi-organisasi yang berorientasi laba berhubungan dengan periodisasi tahun kalender, dimana berdasarkan periodisasi tersebut selanjutnya akan dapat ditentukan taksiran/proyeksi keuntungan.

3. Konsep Perbandingan Pendapatan dan Biaya (Matching Concept)
Keseimbangan kas masuk dengan kas keluar
Pada organisasi non profit, penandingan dilakukan dengan cara membandingkan antara penerimaan dengan pengeluaran menurut anggaran dan selanjutnya akan dapat diketahui saldo dana yang dihasilkan selama periode anggaran. Sehingga dalam organisasi non profit dikenal Fund Flow Concept (konsep aliran dana), karena dalam hal ini yang ditandingkan adalah antara jumlah aliran dana masuk dengan jumlah aliran dana yang keluar. Sedangkan pada organisasi yang berorientasi laba yang ditandingkan adalah antara jumlah penghasilan dengan jumlah biaya pada suatu periode tertentu. Selisih antara jumlah penghasilan  dengan jumlah biaya merupakan laba. Sehingga pada organisasi yang berorientasi laba dikenal adanya Konsep Pemupukan Modal.

4. Konsep Kesatuan Usaha (Going Concern Concept)
Organisasi Berorientasi Mencari Laba
Pada organisasi yang berorientasi laba, jangka waktu kegiatan oprasional suatu perusahaan akan dapat diketahui melalui anggaran dasar yang telah dibuatnya. selain itum organisasi ini dapat sewaktu-waktu dibubarkan apabila ternyata tidak dapat lagi memperoleh keuntungan dan terus menerus menderita kerugian sehingga modal menjadi berkurang. Pada organisasi non profit, konsep kelangsungan usahanya sebenarnya mirip dengan organisasi yang berorientasi laba, tetapi dalam hal ini pembubaran tidak didasarkan atas ukuran jumlah laba atau rugi yang diperoleh, tetapi lebih banyak ditentukan oleh kehendak para anggotanya atau akibat adanya peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dalam badan-badan pemerintah tidak dikenal adanya pembubaran dalam arti yang nyata, pembubaran pada organisasi pemerintah lebih cenderung pada pengertian yang bersifat politis.

Sekian artikel kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata.
Akhir kata wassalamualiakum wr. wb.
Referensi :
  • PDF Buku Akuntansi Pemerintahan (DODY HAPSORO)

Thursday, June 15, 2017

Pengertian Apropriasi (Anggaran Belanja)

Secara sederhana apropriasi diartikan sebagai anggaran belanja. Untuk lebih memahami pengertian apropriasi, maka pengertian apropriasi tidak lepas dari pengertian-pengertian mengenai :
  • Expenditures
  • Encumbrances
  • Expanses

Istilah-istilah tersebut saling terkait satu sama lain. Oleh karena itu, pada bagian berikut ini akan diuraikan mengenai pengertian masing-masing istilah tersebut.

Expenditures

Pengeluaran untuk suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu unit pemerintah harus dicatat di dalam general fund sebagai expenditures. Dalam pengertian yang lajim, expenditures lebih cepat diartikan sebagai belanja. Dalam akuntansi pemerintahan, rekening pendapatan sesungguhnya sering menggunakan istilah revenues, sedangkan rekening belanja sering menggunakan expenditures.

Encumbrances

Encumbrances digunakan untuk mencatat rekening yang berkaitan dengan pengaitan. Atau lebih tepatnya jumlah pengaitan yang telah disetujui dan akan dicatat dengan cara mendebet encumbrances. Sebaliknya pada sisi sebelah kredit pada saat yang bersamaan akan dicatat dengan mengkredit reserve of encumbrances.

Expenses

Expenses digunakan untuk mencatat rekening yang berkaitan dengan biaya. atau lebih tepatnya, jumlah biaya yang sesungguhnya akan dicatat dengan mendebet expenses.

Appropriations

Appropriation digunakan untuk mencatat rekening yang berkaitan dengan penganggaran belanja. Atau lebih tepatnya jumlah belanja yang dianggarkan dan akan dicatat dengan cara mengkredit appropriations.

Sekian artikel kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata.
Akhir kata wassalamualaikum wr. wb.
Referensi :
  • PDF Buku Akuntansi Pemerintahan (DoDY HAPSORO)

Wednesday, June 14, 2017

Pengelompokan Jenis Dana Pemerintahan

Dana pemerintahan dapat dikelompokan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

Pengelompokan Jenis Dana Berdasarkan Rekening

Ada 2 kelompok rekening yang penting dalam pemerintahan, diantaranya adalah :

1. Kelompok Rekening Dana (Funds Account Group)

Kelompok rekening dana ini diantaranya adalah :
  1. Govermental funds
  2. Proprietary funds
  3. Fiduciary funds

2. Kelompok Rekening Bukan Dana (Not-fund Account Group)

Kelompok rekening ini diantaranya adalah :
  1. General long term debt
  2. General fixed assets

Pengelompokan Jenis Dana Ditinjau Dari Segi Kesatuan

Apabila ditinjau dari segi kesatuan, dana dapat dikelompokan menjadi :

1. Dana belanja (expandable fund)

Adalah dana yang digunakan untuk mempertanggung jawabkan anggaran.

2. Dana usaha (nonexpandable fund)

Adalah dana yang dipisahkan atau yang dikelola oleh perusahaan negara dan digunakan untuk mempertanggung jawabkan kekayaan negara.

3. Kelompok rekening bukan dana (group perkiraaan bukan dana/nonfund account group)

Adalah dana yang digunakan untuk mempertanggung jawabkan aktiva tetap dan hutang jangka panjang yang tidak dipertanggungjawabkan di dalam 2 kelompok dana di atas.

Sehingga apabila digambarka dalam bentuk bagan akan nampak sebagai berikut :


Pengelompokan Jenis Dana Berdasarkan Penggunaannya

Dana dapat juga dikelompokan berdasarkan penggunaanya. Atas dasar kategory ini, dana dapat dikelompokan menjadi sebagai berikut :

1. Govermental funds (Dana pemerintahan)

Dana ini (termasuk dalam kategori expandable fund/dana belanja) pada umumnya digunakan untuk membelanjai berbagai kegiatan pemerintahan yang berkaitan dengan fungsi-fingsi pemerintahan umum melalui satu atau lebih jenis dana. Adapun yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya adalah :
  1. Debt service funds
  2. Capital Projects funds
  3. Special revenue funds
  4. The general funds

2. Nonfund account Groups (Kelompok rekening bukan dana)

Dana ini digunakan untuk membelanjai berbagai kegiatan yang berkaitan dengan aktiva tetap dan hutang jangka panjang pemerintah. Adapun yang termasuk dalam kelompok dana ini diantaranya adalah :
  1. General long term debt
  2. Geeral fixed assets

3. Proprietary funds (Dana pemilikan)

Dana ini digunakan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan usaha pemerintahan yang berorientasi mencari laba dan kegiatan usaha yang sama dengan perusahaan perorangan. Adapun yang termasuk dalam kelompok ini adalah sebagai berikut :
  1. Internal service funds
  2. Enterprise funds

4. Fiduciary funds (dana fidusiari)

Dana ini dipergunakan untuk mempertanggungjawabkan aktiva yang dimiliki oleh pemerintah dalam kedudukannya sebagai wali atau sebagai agen. Adapun yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya adalah sebagai berikut :
  1. Agency funds
  2. Pension trust funds
  3. Nonexpandable trust funds
  4. Expandable trust funds

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, perhatikan gambar dibawah ini :

Sekian artikel kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata.
Akhir kata wassalamualaikum wr. wb.
Referensi :
  • PDF Buku Akuntansi Pemerintahan (DODY HAPSORO)

Tuesday, June 13, 2017

Bentuk Kesatuan Akuntansi Dana

Pada dasarnya tipe kesatuan (entity) dalam akuntansi dana terdiri dari dua jenis, diantaranya adalah :

1. Singel Accounting Entity

Entity ini digunakan oleh profit seeking enterprises (perusahaan-perusahaan yang berorientasi mendapatkan laba). Dana yang digunakan dalam entity jenis ini adalah Nonexpandable (propriety) funds, yaitu dana yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan penghasilan, biaya, aktiva, hutang, dan modal dari suatu kegiatan organisasi yang termasuk dalam kelompok "business-type" (misalnya : cafetaria, sistem jasa transportasi) dan beberapa jenis dana perwaian (trust funds)

2. Multple Accounting Entities

Entity ini digunakan oleh organisasi pemerintah. Dana yang digunakan dalam entity jenis ini adalah expendable (Governmental) funds, yaitu dana yang dipergunakan untuk mempertanggung jawabkan aktiva lancar, hutang-hutang yang berkaitan, perubahan aktiva neto, dan saldo yang dibelanjakan dalam berbagai kegiatan "non-business-type" (misalnya : pemadam kebakaran dan perlindungan polisi).

Untuk lebih jelasnya perhatikan bagan di bawah ini :

Sekian artikel kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata.
Akhir kata wassalamualaikum wr. wb.
Referensi :
  • PDF Buku Akuntansi Pemerintahan (DODY HAPSORO)

Siklus APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

Siklus anggaran merupakan suatu rantai kegiatan sejak anggaran direncanakan sampai dengan kegiatan perhitungan anggaran.

Pengelompokan Tahapan Siklus Anggaran Menurut A. Husein

Menurut A. Husein dalam bukuknya yang berjudul pokok-pokok anggaran, mengelompokkan tahapan dalam siklus anggaran sebagai berikut :
  1. Perencanaan APBN
  2. Penetapan APBN
  3. Pengesahan APBN
  4. Pelaksanaan APBN
  5. Perhitungan APBN

Pengelompokan Tahapan Siklus Anggaran Menurut Revrisond Baswir

Menurut Revrisond Baswir dalam bukunya yang berjudul "Akuntansi Pemerintahan Indonesia" membagi siklus anggaran kedalam 4 tahapan, diantaranya adalah :
Penyusunan
  1. Pengesahan
  2. Pelaksanaan
  3. Pertanggung Jawaban

Pengelompokan Tahapan Siklus Anggaran Menurut Azmy Akhir

Menurut Azmy Akhir dalam bukunya yang berjudul "Masalah Pengurusan Keuangan Negara" , siklus anggaran dibagi kedalam 3  fase, diantaranya adalah :
  1. Fase persiapan rancana anggaran
  2. Fase pelaksanaan anggaran
  3. Fase perhitungan anggaran

Maka dari ketiga penulis buku tersebut dapat kita simpulkan bahwa secara garis besar siklus anggara (budget cyclus) meliputi 5 tahapan sebagai berikut :
  1. Persiapan (perencanaan) anggaran
  2. Pengesahan (penetapan) anggaran
  3. Pelaksanaan anggaran
  4. Pertanggung jawaban (pengawasan) anggaran
  5. Perhitungan anggaran

Ikhtisar Siklus Anggaran

Sehingga apabila digambarkan dalam ikhtisar siklus akuntansi anggaran adalah sebagia berikut :

Sekian artikel kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata.
Akhir kata wassalamualaikum wr. wb.
Referensi:
  • PDF Buku Akuntansi Pemerintahan (DODY HAPSORO)